Manado – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado tengah menjadi sorotan tajam setelah seorang tahanan dilaporkan meninggal dunia saat berada dalam tahanan, baru-baru ini. Peristiwa tragis ini memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia (HAM), pengamat hukum, hingga masyarakat sipil yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tahanan oleh lembaga penegak hukum tersebut.
Tahanan berinisial R, pria berusia 35 tahun yang ditahan dalam kasus pidana umum, ditemukan meninggal dunia di ruang tahanan Kejari Manado. Meski pihak kejaksaan menyebutkan bahwa korban meninggal karena sakit, namun sejumlah pihak menduga ada kelalaian atau perlakuan tidak manusiawi yang terjadi selama masa penahanan.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Apa pun alasannya, negara punya kewajiban melindungi hak-hak dasar tahanan, termasuk hak untuk hidup dan diperlakukan secara manusiawi,” tegas Ayu Lolong, Direktur LBH Sulut, Kamis (7/8/2025).
Kronologi Masih Kabur, Desakan Autopsi Muncul
Pihak Kejari Manado sejauh ini belum memberikan penjelasan detail soal kronologi wafatnya R. Informasi yang berkembang hanya menyebutkan bahwa korban mengeluh sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Namun, keluarga korban justru mengaku tidak diberi informasi yang cukup mengenai kondisi korban sebelum kematiannya.
“Kami hanya dikabari bahwa dia sakit dan tiba-tiba meninggal. Padahal sehari sebelumnya kami masih kirim makanan dan tidak ada tanda-tanda serius,” ungkap Nina, adik korban.
Keluarga pun mendesak agar dilakukan autopsi independen dan meminta agar Komnas HAM turun tangan melakukan investigasi.
Baca juga: Kota Manado Ada 4 Titik Lokasi Terdampak Mati Lampu Hari Ini
Kejari Manado: Kami Ikuti Prosedur
Menanggapi sorotan publik, Kepala Kejari Manado akhirnya buka suara. Ia menyatakan bahwa seluruh prosedur penanganan tahanan telah dilakukan sesuai standar, termasuk pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ia juga menegaskan bahwa kejaksaan akan bersikap terbuka terhadap proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami siap diaudit dan diperiksa. Kami juga mendukung jika ada pihak eksternal yang ingin melakukan investigasi agar semuanya menjadi terang,” ujarnya.
Namun demikian, belum ada kejelasan apakah pihak kejaksaan akan mengizinkan autopsi independen yang diminta oleh keluarga korban.
Aktivis dan DPR Desak Evaluasi Sistem Tahanan
Sejumlah aktivis HAM dan anggota DPRD Sulawesi Utara turut angkat bicara. Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penahanan, termasuk fasilitas, hak akses kesehatan, dan pengawasan kondisi tahanan. Sebab, menurut data LSM lokal, ini bukan kali pertama ada kasus tahanan yang meninggal dunia di wilayah Sulut.
“Ini harus jadi momentum evaluasi total. Jangan sampai tahanan diperlakukan seperti bukan manusia. Prinsip keadilan harus ditegakkan, bahkan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan,” kata Rico Malonda, anggota DPRD Sulut.
Komnas HAM Diminta Turun Tangan
Melihat banyaknya desakan dari publik, sejumlah pihak meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera turun ke Manado dan membuka penyelidikan independen. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi, serta memberikan keadilan bagi keluarga korban.
Penutup
Kasus meninggalnya tahanan di Kejari Manado menjadi alarm keras bagi sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia. Hak tahanan untuk hidup dan diperlakukan secara layak harus dijamin tanpa kompromi. Kini publik menanti: apakah kasus ini akan diusut tuntas, atau justru berakhir dengan kabar sunyi seperti banyak kasus sebelumnya?
